Profil PPID Pelaksana

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab, melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Proses keterlibatan masyarakat perlu diakomodasikan dengan cara mempermudah jaminan akses informasi publik berdasarkan pedoman pengelolaan informasi publik dan dokumentasi. Pengelolaan informasi publik dan dokumentasi diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan tetap menjaga prinsip kehatihatian dalam kelangsungan organisasi BPOM di Ambon. 

Demi mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana, Kementerian Perindustrian menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan menyediakan sistem pelayanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai standar layanan Informasi Publik nasional.

Visi

Menjadi penyelenggara layanan informasi publik yang transparan, responsif, dan tidak diskriminatif di bidang obat dan makanan.

Misi

  1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang andal berbasis teknologi informasi;
  2. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui penyediaan media layanan informasi yang mudah diakses; dan
  3. Meningkatkan kompetensi petugas layanan informasi sehingga mampu memberikan layanan informasi yang berkualitas.

Tugas dan Fungsi PPID

a.    Melakukan Pegelolaan dan pelayanan informasi yang meliputi penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi publik.

b.    Memberikan pelayanan informasi publik secara cepat,tepat dan sederhana.

c.     Mengkoordinasikan dan mengkonsilidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi.

d.    Melakukan pengujian konsekuensi informasi publik.

e.    Mengklasifikasikan informasi publik dan/atau perubahannya.

f.      Menyusun dan menetapkan daftar  informasi publik.

g.    Menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat di akses.

h.    Memberikan jawaban atas permohonan informasi publik sesuai dengan batas waktu yang di tetapkan.

i.      Membuat surat keputusan PPID BPOM tentang penolakan permohonan informasi.

j.      Menetapkan maklumat layanan informasi publik.

k.     Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keterbukaan informasi publik 

l.      Menyampaikan laporan pelayanan informasi publik kepada atasan PPID, Kepala Badan POM, dan komisi pelayan pusat secara berkala, dan

m.   Melakukan sosialisasi keterbuakaan informasi publik di bidan pengawasan Obat dan Makanan.

Sarana