Ambon (11/02) – Dalam rangka implementasi Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Badan POM RI dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang telah ditandatangani pada tahun 2024, maka BPJPH menyambangi BPOM di Ambon untuk berkoordinasi bertempat di Aula Cengkeh BPOM di Ambon, Rabu (11/02).
Kepala BPJPH Maluku, Abdul Karim Kelrey, menjelaskan bahwa koordinasi ini dimaksudkan untuk mengimplementasikan PKS BPOM dan BPJPH, serta implementasi dari PP 42 tahun 2024 dan UU 33 tahun 2014. Menurut peraturan ini, masa masa penahapan pertama kewajiban sertifikasi halal berakhir pada 17 Oktober 2024, dan kewajiban sertifikasi halal yang sebelumnya voluntary (sukarela) menjadi mandatory (wajib) mulai diberlakukan. Menurut beliau, ada 3 kelompok produk yang wajib halal diberlakukan pada 17 Oktober 2026 bagi usaha menengah dan besar, yaitu 1) produk makanan minuman; 2) bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman; 3) produk hasil sembelihan dan jasa sembelihan.
Kepala BPOM di Ambon, Tamran Ismail, menyambut baik koordinasi ini. Beliau menjelaskan bahwa PKS antara BPOM dan BPJPH mencakup 8 aspek, Dimana 6 aspeknya dapat diterapkan di daerah, yaitu 1) pengawasan produk halal; 2) rekomendasi pencabutan sertifikat halal bagi yang melanggar; 3) penarikan obat dan makanan yang tidak sesuai standar; 4) peningkatan SDM; 5) sosialisasi edukasi publikasi; 6) pendampingan pelaku usaha dan UMKM. Sementara 2 aspek lainnya hanya bisa di pusat, yaitu: 1) integrasi data sertifkat halal dan data registrasi produk BPOM; 2) regulasi dan standar produk halal.
Dalam koordinasi ini juga dibahas terkait penjajakan Kerjasama untuk laboratorium PCR pengujian DNA produk halal meliputi DNA porcine (babi), DNA tikus dan DNA anjing. Selain itu juga dibahas peningkatan kompetensi SDM bai pengawas BPJPH dan peningkatan kompetensi petugas BPOM untuk sertifikasi halal. Rencana peningkatan ini akan dijabarkan dalam Rencana Aksi (RA) serta indikator dan target kegiatan sebagai bagian dari PKS BPOM BPJPH.
Kepala BPOM di Ambon dan BPJPH Maluku berkomitmen dalam peningkatan pengawasan produk halal dan pendampingan UMKM dalam mendapatkan registrasi ijin edar BPOM dan sertifikasi halal BPJPH. “Ada 6000 kuota sertifikasi halal gratis (Sehati) melalui skema self-declare yang bisa dimanfaatkan oleh UMKM” pungkas Kepala BPJPH menutup kunjungannya di BPOM Ambon. “Manfaatkan inovasi Pesta Kenari Pro UMKM dengan salah satu layanannya yaitu akses sertifikasi halal yang bisa dimanfaatkan UMKM” tutup Kepala BPOM mengakhiri koordinasi kedua institusi ini (IT).
Dapatkan informasi obat dan makanan terkini. Follow akun Medsos IG / Tiktok / Twitter: @bpom.ambon, Fb / Youtube: Balai POM di Ambon. Layanan informasi dan pengaduan (gratis), hubungi Telefon (0911) 342-742; HP/WA (24 Jam) 0811-4800-222.
Katong Siap Layani Basudara deng MANISE (Mudah Aktif Netral Ikhlas Santun Ekselen)
